Jaripers.id - Muaro Jambi - Carut-marut data desil warga miskin di Kabupaten Muaro Jambi memicu protes dari jajaran pemerintah desa.
Sejumlah kepala desa mengecam perubahan peringkat kesejahteraan warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Kali ini ratusan warga kurang mampu di Desa Suko Awin Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga yang mengaku masih hidup dalam kondisi ekonomi sulit justru tidak lagi menerima bantuan setelah tercatat masuk dalam desil 6.
Padahal, sebagian warga mengaku tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap.
Mereka berharap pemerintah melakukan perbaikan data agar bantuan sosial kembali diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Salah satunya adalah Narni, warga Desa Suko Awin Jaya. Perempuan yang berstatus janda tersebut mengaku sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas.
Narni mengatakan suaminya telah meninggalkannya sejak 2003. Sejak saat itu, ia harus membesarkan dua anak seorang diri.
Dalam kondisi tersebut, Narni mengaku tidak memiliki aset produktif seperti kebun kelapa sawit maupun usaha atau lapak yang bisa menjadi sumber penghasilan tetap.
Penghasilannya pun sangat terbatas dan tidak menentu. Ia menyebut pendapatan yang diperolehnya hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan.
Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya kembali menerima bantuan sosial.
Namanya kini tercatat masuk desil 6 sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan yang sebelumnya diterima.
"Dirinya berharap bisa mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari," demikian keluhan warga tersebut.
Kondisi ekonomi yang sulit juga diperparah karena Narni mengaku tidak memiliki kartu BPJS maupun jaminan sosial lainnya.
Ia berharap pemerintah dapat kembali melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi.
Narni pun menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap warga kurang mampu yang mengalami kondisi serupa.
Ia secara khusus berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memperhatikan masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Keluhan warga tersebut juga mendapat perhatian dari Kepala Desa Suko Awin Jaya, Idawati.
Idawati mengaku menerima banyak keluhan terkait data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya dialami satu atau dua warga, tetapi menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui para ketua RT.
Di Desa Suko Awin Jaya sendiri terdapat 24 ketua RT. Para ketua RT disebut kerap menerima laporan dari warga yang mempertanyakan mengapa mereka tidak lagi memperoleh bantuan, meski kondisi ekonominya masih tergolong sulit.
"Puluhan ketua RT juga mengeluhkan banyaknya data desil masyarakat yang dinilai tidak sesuai," ujar Idawati.
Menurut dia, terdapat warga yang dinilai seharusnya menerima bantuan, tetapi justru tidak masuk sebagai penerima.
Di sisi lain, pemerintah Desa menemukan adanya warga yang kondisi ekonominya dinilai relatif mampu namun masih tercatat sebagai penerima bansos.
Bahkan, kata Idawati, terdapat ketua RT di wilayahnya yang masuk dalam data penerima bantuan sosial kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Idawati mengatakan pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan perbaikan data penerima bantuan sosial. Namun, hingga kini usulan tersebut belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
"Sudah terus diajukan untuk perbaikan, tetapi belum terealisasi," ujarnya.
Menurutnya, ketidaksesuaian data tersebut membuat pemerintah desa berada dalam posisi sulit.
Para ketua RT menjadi pihak yang paling sering menerima keluhan warga karena dianggap mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya.
Para RT bahkan disebut hampir setiap hari menerima telepon dari warga yang mempertanyakan bantuan sosial.
Warga yang sebelumnya menerima bantuan kini bertanya mengapa bantuan mereka berhenti. Sementara warga lain yang dinilai lebih mampu justru masih tercatat sebagai penerima.
Persoalan lainnya, kata Idawati, para ketua RT mengaku tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pendataan masyarakat.
Padahal, para ketua RT dianggap mengetahui secara langsung kondisi ekonomi dan kehidupan warga di lingkungannya.
Pemerintah Desa Suko Awin Jaya juga mengkhawatirkan dampak lebih lanjut dari ketidaksesuaian data desil.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan status warga yang selama ini memperoleh fasilitas bantuan kesehatan seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau KIS.
Pemerintah desa khawatir warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan apabila terjadi perubahan status akibat data desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
Jaripers.id (*)
